.webp)
Desa Cangkring
Kec. Ngadirojo
-
![]()
SUGIYONO
Kepala Desa
-
![]()
MUHAMMAD ULIL FAHMI
Sekretaris Desa
-
![]()
YOGIK WIDARTOMO
BENDAHARA DESA
-
![]()
SUHARTOYO
KAUR UMUM DAN TATA USAHA
-
![]()
ANGGI BINGAR KUSUMA
KAUR PERENCANAAN
-
![]()
FERI DWIDIGDO
KASI KESRA
-
![]()
JUNAIDI
KASI PEMERINTAHAN
-
![]()
SUGENG HARIADY
KASI PELAYANAN
-
![]()
GATHUT ANJAR WIJANARKO
KEPALA DUSUN TEGALARUM
-
![]()
YULIANTO
KEPALA DUSUN SELOHARJO
-
![]()
SUMARNO
KEPALA DUSUN SALAMREJO
-
![]()
EKA LUKIS TRIFIKA
KEPALA DUSUN SIDOREJO
Perubahan telah diterapkan.
settings Pengaturan Layar
112 visitors
Pengunjung Hari Ini
router OpenSID 2512.0.0
-
lock Login Aplikasi
Halaman Administrator
-
fingerprint Rekam Kehadiran
IP Address : 216.73.217.8
-
print Layanan Mandiri
Permohonan Surat, Cetak KK, dll
-
room Lokasi Kantor
Desa Cangkring
Zona Integritass
17 September 2023 36 Kali
Selamat Datang Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Pembangunan Zona Intergritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Kirim Komentar
Untuk artikel ini
Sumber Data : Siskeudes
APBDesa 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp. 423.642.796,64 | Rp. 800.179.004,00
Rp. 288.396.440,00 | Rp. 820.096.833,69
Rp. 19.917.829,69 | Rp. 19.917.829,69
APBDesa 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp. 0,00 | Rp. 76.000.000,00
Rp. 247.439.000,00 | Rp. 247.439.000,00
Rp. 0,00 | Rp. 51.825.004,00
Rp. 176.131.250,00 | Rp. 422.715.000,00
Rp. 0,00 | Rp. 1.200.000,00
Rp. 72.546,64 | Rp. 1.000.000,00
APBDesa 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp. 185.400.440,00 | Rp. 577.158.000,00
Rp. 41.880.000,00 | Rp. 104.760.000,00
Rp. 0,00 | Rp. 18.775.000,00
Rp. 57.516.000,00 | Rp. 94.000.000,00
Rp. 3.600.000,00 | Rp. 25.403.833,69